Warga berunjuk rasa menuntut pengawasan penyaluran bantuan langsung
sementara masyarakat (BLSM) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jalan MH
Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2013). Pengunjuk rasa menilai BLSM
yang disalurkan selama empat bulan tersebut rawan diselewengkan dan
dikorupsi dan jadi konsumsi politik.
Kompensasi kenaikan harga BBM melalui program BLSM dinilai bukanlah
solusi yang tepat bagi pemerintah. Diketahui pemerintah membuat program BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM di masyarakat.
"BLSM
cuma jadi obat sementara tapi tidak mengobati," kata Wasekjen PPP
Syaifullah Tamliha saat dihubungi wartawan, Minggu (23/6/2013).
Syaifullah
mengatakan pemberian bantuan dana tersebut membuat kesan warga
Indonesia sebagai tukang minta-minta. "Kalau di Australia mereka yang
mengganggur mendaapat uang," kata anggota Komisi I DPR itu.
Syaifullah
mengaku lebih setuju bila BLSM dialokasikan untuk membantu pengusaha
kecil menengah yang lebih produktif, untuk pengembangan dunia usaha,
sehingga masyarakat juga belajar mandiri.
"Solusinya cipatakan
usaha yang lebih produktif untuk pengusaha kecil menengah, kasih
pinjaman dengan bunga 1 persen, tanpa agunan," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar